Top 3: Profil Kwik Kian Gie, Ekonomi Peduli Pendidikan
Kwik Kian Gie – Lahir di Juwana, kabupaten pati, jawa tengah, pada 11 januari 1935, kwik berasal dari keluarga tionghoa. Ia menempuh pendidikan awal di indonesia sebelum melanjutkan studi di Nederlandsche Economische Hogeschool, Rotterdam, belanda pada 1956 dan lulus 1963.
Baca Juga: Prabowo: Kesehatan dan Pendidikan yang Baik Terwujud Jika Tak Ada Korupsi dan Manipulasi
Karier Profesionalnya dimulai dari luar negeri, termasuk menjadi asisten atase kebudayaan di kedutaan besar ri di den hag dan direktur asosiasi perdagangan belanda -indonesia. Namun pada 1970-an ia memutuskan kembali ke tanah air.
1. Profil Kwik Kian Gie, Ekonom Peduli Pendidikan yang Meninggal di Usia 90 Tahun
Ekonom, Mantan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) dan juga politikus senior partai Demokrasi indonesia perjuangan (PDIP), Kwik Kian Gie, Meninggal dunia. Kwik Kian Gie tutup usia pada 28 juli 2025 pukul 22.00 WIB di usia 90 tahun.
Karier Profesionalnya dimulai diluar negeri, termasuk menjadi asisten atase kebudayaan di kedutaan besar ri di den haag dan dirltur asosiasi perdagangan belanda -indonesia namun pada 1970, ia memutuskan kembali ke tanah air.
Setelah sempat menganggur, ia mendirikan sejumlah perusahaan, termasuk PT Indonesian Francing & Investemen, perusahaan non bank pertama di indonesia, meski saat itu belum memiliki izin resmi dari pemerintah.
2. Hasil Temuan PPATK, 150 Ribu Rekening Tampung Uang Kejahatan
Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) menganalisis lebih dari 1 juta rekening diduga terkait dengan tindak pidana. Hasilnya, dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150 ribu rekening menampung dana hasil tindak pidana atau kejahatan. Ini terungkap di analaisis ataupun hasil pemeriksaan PPATK sejak tahun 2020.
Selain itu, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerimaan bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran.
Ditemukan juga lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran
Yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.
3. 1.575 Buruh Korban PHK Kembali Bekerja, Langsung Jadi Pekerja Tetap Bukan Kontrak
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bersama Penasihat Kapolri sekaligus presiden konfederasi serikat pekerja
Seluruh indonesia (KSPSI) Andi Gandi Nena Wea kembali melepas 1.575 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk bekerja di tempat yang baru.
“Ini bukan hanya janji. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bapak kapolri dan akan diperkuat dengan regulasi hukum. Kami harap dukungan penuh dari semua pihak agar revisi peraturan segera terealisasi.