Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp 274,7 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengoreksi besaran anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditingkatkan dari Rp 178,7 Triliun menjadi Rp 274,7 Triliun.
Baca Juga: Top 3: Profil Kwik Kian Gie, Ekonomi Peduli Pendidikan
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip dari antara, Kamis (21/8/2025).
Sebelumnya, dalam konferensi pers RAPBN 2026, Sri Mulyani sempat menyebut angka Rp 178,7 triliun. Namun, perhitungan terbaru menunjukan adanya komponen tambahan, termasuk gaji dan tunjangan pegawai di seluruh daerah.
Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menegaskan, ‘Perhitungan sebelumnya belum memaukan semua komponen
belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, adn tenaga kependidikan.”
Kenaikan ini membuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan PNS, termasuk dosen, melonjak signifikan dari Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.
Porsi Tetap 20%
Dalam RAPBN 2026, pemerintah memastikan porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari total APBN. Nilainya mencapai Rp 757,8 triliun, yang dialokasikan ke berbagai sektor dan program prioritas.
Dari jumlah tersebut, belanja pendidikan yang disalurkan melaljui tranfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 253,4 trilun.
Dana ini mencakup tunjangan guru negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Banuan operasional PAUD (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
Selain itu, belanja melalui kementrian lembaga (KL) dialokasikan Rp243,9 triliun. Anggaran ini dikelola Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi, Kementrian Agama, Kementrian Pekerjaan Umum, serta Kementrian Sosial.
Program MBG
Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas dalam RAPBN 2026.
Dari total anggaran pendidikan, Rp 223,6 triliun dialokasikan untuk program ini. yang ditujukan bagi 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
Pemenrintah juga menganggarkan Rp37 triliun untuk pos pembiayaan pendidikan. Dana ini digunakan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi 4.000 mahasiswa.
Pendanaan 452 riset, serta dukungan untuk 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) eksistingdan 2 PTN BH Baru.
Selain itu, pembiayaan pendidikan mencakup pengembangan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah di berbagai daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.